Arsip untuk HKBP PERUMNAS II BEKASI

Seruan Pastoral PGIS Bekasi

SERUAN PASTORAL PGIS – KOTA BEKASI
untuk PEMILU 09 April 2014
dan PEMILU bulan September 2014
===========================

 

PILIHLAH PEMIMPIN BERHATI NEGARAWAN:

JUJUR – DAPAT DIPERCAYA – TAKUT AKAN TUHAN – BENCI SUAP,

DAN BERKOMITMEN UNTUK PERJUANGAN KEBEBASAN BERAGAMA

 

Saudara-saudara umat Kristiani!

Pada tanggal 09 April 2014 yang akan datang, bangsa Indonesia akan melaksanakan Pesta Demokrasi yaitu Pemilihan Umum Legislatif dan DPD, serta bulan September 2014 Pemilihan Presiden dan wakil presiden. Kita tahu bahwa ke dua moment ini sangat penting dan menentukan bagi bangsa Indonesia. Dikatakan penting karena merupakan suksesi di tingkat Legislatif dan Eksekutif secara Konstitusi demi kelangsungan perjalanan Bangsa ke depan. Dikatakan sangat menentukan karena di sinilah masyarakat menggunakan hak pilihnya demi mencapai cita-cita luhur bangsa yaitu masyarakat adil, makmur dan maju, serta berdaulat.

Kehadiran umat Kristiani di Negara yang kita cintai ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Bangsa Indonesia. Bagaimanapun juga Tuhan sudah menjadikan umat Kristiani sedarah, sedaging dan senasib dengan Bangsa ini, maka umat Kristiani mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk membangun bangsa ini melalui pilar kebangsaan: PANCASILA – UNDANG-UNDANG DASAR – NKRI – BHINNEKA TUNGGAL IKA.

Bangsa Indonesia pada umumnya dan umat Kristiani pada khususnya mesti menjadi warga Negara yang bertanggungjawab. Artinya turut bertanggungjawab atas maju mundurnya kesatuan dan persatuan Negara ini. Tanggungjawab itu hanya dapat dilakukan apabila kita mempunyai keinsyafan kenegaraan, dan keinsyafan kenegaraan hanya dapat tumbuh jika terdapat keinsyafan kebangsaan. Kehadiran warga Kristiani  dalam konteks bernegara dan berbangsa adalah sebagai Keluarga Besar, tidak ada seorang pun dikecualikan. Semuanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Umat kristiani bukan warga Negara kelas dua atau kelas tiga. Kita sebagai warga Kristiani sekaligus warga bangsa mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang-orang lainnya apa pun sukunya dan agamanya.

Saudara-saudara umat Kristiani!

Atas dasar pemikiran di atas hubungannya dengan Pesta Demokrasi yang akan dilangsungkan pada tanggal 9 April 2014 yaitu Pemilihan wakil-wakil Rakyat yang akan duduk di lembaga Legislatif, dan bulan September 2014 yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maka MPH PGIS kota Bekasi, menyerukan kepada seluruh umat Kristiani:

 

  1. Supaya semua umat Kristiani mendoakan Pemilu ini pada kebaktian Minggu, 06 April 2014 dalam doa Syafaat, agar Pemilu dapat berjalan dengan baik, tidak ada gangguan dari siapa pun dan dari pihak mana pun.
  2. Supaya semua umat Kristiani dapat menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Golongan Putih (Golput) bukanlah pilihan.
  3. Berikanlah suara kepada mereka yang memiliki pikiran dan hati JUJUR membangun bangsa ini di dalam bingkai PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR 45, BHINNEKA TUNGGAL IKA, dan NKRI.
  1. Pilihlah wakil-wakil Rakyat yang akan duduk di Parlemen yaitu mereka yang DAPAT DIPERCAYA dan TAKUT AKAN TUHAN. Di mana kata sesuai dengan tindakan, dan janji sesuai dengan bhakti. Jangan terlena dengan indahnya retorika dan janji-janji.
  2. Jangan pilih partai atau caleg yang melakukan KORUPSI, tetapi pilihlah mereka yang benci akan pengejaran suap. Jangan terlena dengan pemberian uang dari partai apa pun, dan dari caleg siapa pun. Kita tidak mau apa yang semestinya adalah hak rakyat diambil oleh mereka yang memiliki moralitas rendah demi kepentingan faksi  dan demi kepentingan pribadi. Bumi Indonesia adalah bumi yang kaya dan subur, namun karena kerakusan dan korupsi, bangsa ini sulit terbangkit dari kemiskinan. Kita mau bangsa ini menjadi bangsa yang berdaulat dan bermartabat, menjadi suatu bangsa bersih dari KORUPSI, dan dipimpin oleh orang-orang yang menjungjung tinggi nilai-nilai luhur yaitu masyarakat yang adil, aman, makmur, dan sejahtera.
  3. Pilihlah orang-orang yang memiliki komitmen memperjuangkan KEBEBASAN BERAGAMA dan BERIBADAH. Kita melihat dan merasakan khususnya di Kota dan Kabupaten Bekasi bahwa ada umat Kristiani dan umat ber- agama lainnya sulit melakukan ibadah karena adanya larangan dari kelompok-kelompok tertentu. Semestinya negara harus menjaga, memelihara dan menjamin Kebebasan Beragama. Kita berharap orang yang duduk di lembaga legislatif memiliki integritas tinggi menjaga dan merawat pluralisme serta memiliki komitmen untuk KEBEBASAN BERAGAMA, apa pun agamanya dan kepercayaannya.
  4. Berikanlah hak pilihanmu kepada orang yang dapat mengerti keadaan rakyatnya, yang dekat dengan rakyat, dan mau turun berjuang untuk rakyat. Karena bangsa dan negara ini dibangun adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Demikian seruan ini kami sampaikan, siapa pun yang kita pilih akan menentukan maju mundurnya bangsa ini ke depan. Kiranya umat Kristiani yang ada di Kabupaten dan Kota Bekasi diberkati oleh Tuhan menentukan dan menetapkan hak pilihnya dalam Pemilu yang akan datang.

 

Bekasi: Kamis 03 April 2014

 

 

MAJELIS PENGURUS HARIAN (MPH)

PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA  SETEMPAT (PGIS)

KOTA BEKASI

 Ketua Umum                                                                   Sekretaris Umum

 

Pdt. Adven Leonard Nababan, D.Min                            Pdt. Sihar Siagian, M.Th

 

Comments (2) »

TAHUN 2014: SETIA KEPADA TUHAN – BERMAKNA BAGI SESAMA

KERENDAHAN HATI, KESETIAAN, DAN INTEGRITAS KUNCI SUKSES 2014MAKNAI TAHUN 2014 DENGAN:

KARYA KREATIF KRISTUS…

HIDUP DI DALAM KERENDAHAN HATI…

MEWUJUD DI DALAM KESETIAAN (KETAATAN)…

SALING MENGHORMATI DAN SALING MENERIMA 

LINTAS BUDAYA, SUKU DAN AGAMA

RAYAKAN HIDUP BAHWA:

HARI INI LEBIH BAIK DARI HARI KEMARIN…

HARI ESOK LEBIH BAIK DARI HARI INI…

DAN MENGUCAP SYUKURLAH SENANTIASA…

538570_2969621960879_92574814_n

Komentar dimatikan

SURAT UNTUK BAPAK PRESIDEN

Dear President of Republic of Indonesia,

INDONESIA: Bekasi authorities demolish a church thus nurture religious intolerance in the territory

Name of victims: Congregation of Batak Protestant Church (HKBP) Setu
Names of alleged perpetrators: Regent of Bekasi, Dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin
Date of incident: 21 March 2013
Place of incident: Setu, Bekasi, West Java

I am writing to voice my deep concern regarding the demolition of a church by the authorities of Bekasi on 21 March 2013. I strongly believe the demolition is a violation to the right to freedom of religion guaranteed by the 1945 Constitution.

I have been informed that Bekasi Public Order Agency (Satpol PP) demolished an unfinished church belongs to the congregation of Batak Protestant Church (HKBP) Setu at around 2 pm on 21 March 2013. The plan was verbally informed to the congregation a day prior to the demolition took place. The authorities of Bekasi claimed that the church was demolished as the congregation does not hold any construction permit required under Bekasi Local Regulation No. 7 Year 1996.

I understand that buildings without construction permit are considered to be illegal under Indonesian laws. However, I am also aware that demolition should not be the measure imposed on illegal building which is still at its construction stage. Instead, as stipulated under Government Regulation No. 36 Year 2005 on Premises, such building should only have its construction process postponed until the owner obtains the construction permit. I wish to emphasise that, in this case, the congregation of HKBP Setu already submitted an application for such permit in 2011 yet the process has been pending since then as the Bekasi authorities have not informed whether their application has been granted.

Based on these as well as the fact that it is a common practice in Indonesia to start constructing a premise while the construction permit is being processed, I doubt that lack of such permit was the genuine reason as to why the authorities of Bekasi demolished the church belongs to HKBP Setu. Instead, I strongly suspect that it was carried out by the authorities to accommodate the request from intolerant groups thus nurturing religious intolerance in the area. I was informed that members of intolerant groups, Islam Defenders Front (Front Pembela Islam, FPI) and Islamic People’s Forum (Forum Umat Islam, FUI) were present during the demolition and they even blocked the main road to the church in an attempt to stop the congregation from coming. My suspicion is also reaffirmed by the fact that such intolerant groups have been involved in the persecution and discrimination against other religious minority groups in Bekasi. I am aware that the FPI, for instance, contributed in the closing down of an Ahmadi mosque in Jati Bening earlier this month as well as in the intimidation towards the congregation of HKBP Filadelfia in Jejalen Jaya village in the last few years.

I am deeply disappointed to learn how the policy and action of the Indonesian government often only accommodate the interest of a particular group while neglect some others who are in vulnerable position such as the religious minorities. I have observed that the Indonesian government has not taken any serious legal measures against the members of intolerant groups who were responsible for the persecution and discrimination of minorities – including the killings of individuals belong to religious minority groups and the destruction of their place of worship. Instead, in some instances criminal prosecution is carried out against the leaders of these minority groups. I am saddened that what has been happening in reality does not in any way reflect the commitment to protect religious freedom as enshrined in the Constitution and expressed by the government in international forums.

Given this, I am urging you investigate the arbitrary decision of Bekasi Regent to demolish the church belongs to HKBP Setu. In so doing, human rights principles guaranteed by the 1945 Constitution as well as international treaties ratified by the government should be taken into consideration. I am also calling you to provide rehabilitation for the congregation of HKBP Setu by granting them the construction permit they requested and allowed them to establish a church on the land they have lawfully acquired. Any individuals who are responsible for the persecution and discrimination of HKBP Setu’s congregation and other religious minority groups should be held criminally responsible and punished with a proportionate punishment.

I look forward for your positive and swift action in this matter.

Yours sincerely,
Adven Leonard Nababan
Bekasi

Comments (1) »

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 2.626 pengikut lainnya.