SURAT UNTUK BAPAK PRESIDEN

Dear President of Republic of Indonesia,

INDONESIA: Bekasi authorities demolish a church thus nurture religious intolerance in the territory

Name of victims: Congregation of Batak Protestant Church (HKBP) Setu
Names of alleged perpetrators: Regent of Bekasi, Dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin
Date of incident: 21 March 2013
Place of incident: Setu, Bekasi, West Java

I am writing to voice my deep concern regarding the demolition of a church by the authorities of Bekasi on 21 March 2013. I strongly believe the demolition is a violation to the right to freedom of religion guaranteed by the 1945 Constitution.

I have been informed that Bekasi Public Order Agency (Satpol PP) demolished an unfinished church belongs to the congregation of Batak Protestant Church (HKBP) Setu at around 2 pm on 21 March 2013. The plan was verbally informed to the congregation a day prior to the demolition took place. The authorities of Bekasi claimed that the church was demolished as the congregation does not hold any construction permit required under Bekasi Local Regulation No. 7 Year 1996.

I understand that buildings without construction permit are considered to be illegal under Indonesian laws. However, I am also aware that demolition should not be the measure imposed on illegal building which is still at its construction stage. Instead, as stipulated under Government Regulation No. 36 Year 2005 on Premises, such building should only have its construction process postponed until the owner obtains the construction permit. I wish to emphasise that, in this case, the congregation of HKBP Setu already submitted an application for such permit in 2011 yet the process has been pending since then as the Bekasi authorities have not informed whether their application has been granted.

Based on these as well as the fact that it is a common practice in Indonesia to start constructing a premise while the construction permit is being processed, I doubt that lack of such permit was the genuine reason as to why the authorities of Bekasi demolished the church belongs to HKBP Setu. Instead, I strongly suspect that it was carried out by the authorities to accommodate the request from intolerant groups thus nurturing religious intolerance in the area. I was informed that members of intolerant groups, Islam Defenders Front (Front Pembela Islam, FPI) and Islamic People’s Forum (Forum Umat Islam, FUI) were present during the demolition and they even blocked the main road to the church in an attempt to stop the congregation from coming. My suspicion is also reaffirmed by the fact that such intolerant groups have been involved in the persecution and discrimination against other religious minority groups in Bekasi. I am aware that the FPI, for instance, contributed in the closing down of an Ahmadi mosque in Jati Bening earlier this month as well as in the intimidation towards the congregation of HKBP Filadelfia in Jejalen Jaya village in the last few years.

I am deeply disappointed to learn how the policy and action of the Indonesian government often only accommodate the interest of a particular group while neglect some others who are in vulnerable position such as the religious minorities. I have observed that the Indonesian government has not taken any serious legal measures against the members of intolerant groups who were responsible for the persecution and discrimination of minorities – including the killings of individuals belong to religious minority groups and the destruction of their place of worship. Instead, in some instances criminal prosecution is carried out against the leaders of these minority groups. I am saddened that what has been happening in reality does not in any way reflect the commitment to protect religious freedom as enshrined in the Constitution and expressed by the government in international forums.

Given this, I am urging you investigate the arbitrary decision of Bekasi Regent to demolish the church belongs to HKBP Setu. In so doing, human rights principles guaranteed by the 1945 Constitution as well as international treaties ratified by the government should be taken into consideration. I am also calling you to provide rehabilitation for the congregation of HKBP Setu by granting them the construction permit they requested and allowed them to establish a church on the land they have lawfully acquired. Any individuals who are responsible for the persecution and discrimination of HKBP Setu’s congregation and other religious minority groups should be held criminally responsible and punished with a proportionate punishment.

I look forward for your positive and swift action in this matter.

Yours sincerely,
Adven Leonard Nababan
Bekasi

About these ads

1 Response so far

  1. 1

    gr.absalom said,

    Yang Terhormat Presiden Republik Indonesia,

    INDONESIA: Bekasi berwenang menghancurkan gereja dengan demikian memelihara intoleransi agama di wilayah itu

    Nama korban: Kongregasi Gereja Protestan Batak (HKBP) Setu
    Nama tersangka: Bupati Bekasi, Dr Hj. Neneng Hasanah Yasin
    Tanggal kejadian: 21 Maret 2013
    Tempat kejadian: Setu, Bekasi, Jawa Barat

    Saya menulis untuk menyuarakan keprihatinan saya yang mendalam mengenai pembongkaran sebuah gereja oleh otoritas Bekasi pada tanggal 21 Maret 2013. Saya sangat percaya pembongkaran adalah pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama dijamin oleh UUD 1945.

    Saya telah diberitahu bahwa Bekasi Badan Ketertiban Umum (Satpol PP) menghancurkan gereja yang belum selesai milik jemaat Gereja Protestan Batak (HKBP) Setu sekitar jam 2 siang pada tanggal 21 Maret 2013. Rencananya secara verbal diinformasikan kepada jemaat hari sebelum pembongkaran berlangsung. Pihak berwenang Bekasi mengklaim bahwa gereja dihancurkan sebagai jemaat tidak memegang izin konstruksi disyaratkan Bekasi Daerah No 7 Tahun 1996 Peraturan.

    Saya mengerti bahwa bangunan tanpa izin konstruksi dianggap ilegal menurut hukum Indonesia. Namun, saya juga sadar bahwa pembongkaran tidak harus menjadi ukuran yang dikenakan pada bangunan liar yang masih pada tahap konstruksi. Sebaliknya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Bangunan, bangunan tersebut hanya harus memiliki proses konstruksi ditunda sampai pemilik memperoleh izin konstruksi. Saya ingin menekankan bahwa, dalam kasus ini, jemaat HKBP Setu sudah mengajukan permohonan izin tersebut pada 2011 namun proses telah tertunda sejak saat itu sebagai otoritas Bekasi tidak memiliki informasi apakah aplikasi mereka telah diberikan.

    Berdasarkan ini serta fakta bahwa itu adalah praktek yang umum di Indonesia untuk mulai membangun sebuah premis sedangkan izin konstruksi sedang diproses, saya ragu bahwa kurangnya izin tersebut adalah alasan asli untuk mengapa pemerintah Bekasi dibongkar gereja milik HKBP Setu. Sebaliknya, saya sangat curiga bahwa itu dilakukan oleh pemerintah untuk mengakomodasi permintaan dari kelompok-kelompok intoleran sehingga memelihara intoleransi agama di daerah tersebut. Saya diberitahu bahwa para anggota kelompok-kelompok intoleran, Front Pembela Islam (Front Pembela Islam, FPI) dan Forum Umat Islam (Forum Umat Islam, FUI) yang hadir selama pembongkaran dan mereka bahkan memblokir jalan utama ke gereja dalam upaya untuk menghentikan jemaat dari datang. Kecurigaan saya juga ditegaskan oleh fakta bahwa kelompok-kelompok intoleran tersebut telah terlibat dalam penganiayaan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama lain di Bekasi. Saya sadar bahwa FPI, misalnya, memberikan kontribusi dalam ditutupnya sebuah masjid Ahmadiyah di Jati Bening awal bulan ini serta intimidasi terhadap jemaat HKBP Filadelfia di Desa Jejalen Jaya dalam beberapa tahun terakhir.

    Saya sangat kecewa untuk belajar bagaimana kebijakan dan tindakan pemerintah Indonesia sering hanya mengakomodir kepentingan kelompok tertentu sementara mengabaikan beberapa orang lain yang berada di posisi rentan seperti kaum minoritas agama. Saya telah mengamati bahwa pemerintah Indonesia belum mengambil langkah-langkah hukum yang serius terhadap anggota kelompok-kelompok intoleran yang bertanggung jawab atas penganiayaan dan diskriminasi terhadap minoritas â € “termasuk pembunuhan individu milik kelompok minoritas agama dan penghancuran tempat tinggal mereka menyembah. Sebaliknya, dalam beberapa kasus penuntutan pidana dilakukan terhadap para pemimpin kelompok-kelompok minoritas. Saya sedih bahwa apa yang telah terjadi di dalam realitas tidak dengan cara apapun mencerminkan komitmen untuk melindungi kebebasan beragama sebagaimana tercantum dalam Konstitusi dan dinyatakan oleh pemerintah di forum internasional.

    Mengingat ini, saya mendesak Anda menyelidiki keputusan sewenang-wenang Bupati Bekasi untuk menghancurkan gereja milik HKBP Setu. Dengan demikian, prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945 serta perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah harus dipertimbangkan. Saya juga menelepon Anda untuk memberikan rehabilitasi bagi jemaat HKBP Setu dengan memberikan mereka izin konstruksi mereka diminta dan memungkinkan mereka untuk mendirikan sebuah gereja di atas tanah yang telah mereka sah diperoleh. Setiap individu yang bertanggung jawab atas penganiayaan dan diskriminasi jemaat HKBP Setu dan kelompok agama minoritas lainnya harus bertanggung jawab pidana dan dihukum dengan hukuman setimpal.

    Saya berharap untuk tindakan positif dan cepat Anda dalam hal ini.

    Hormat saya,
    Adven Leonard Nababan
    Bekasi

    demikian kira-kira terjemahannya atau yang mendekati dari terjemahannya…salam


Comment RSS

Komentar ditutup.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 2.690 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: